{"id":21,"date":"2026-10-06T07:06:57","date_gmt":"2026-10-06T00:06:57","guid":{"rendered":"https:\/\/sebaindonesia.com\/artikel\/komponen-biaya-outsourcing-tenaga-kerja\/"},"modified":"2026-10-06T07:06:57","modified_gmt":"2026-10-06T00:06:57","slug":"komponen-biaya-outsourcing-tenaga-kerja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sebaindonesia.com\/artikel\/komponen-biaya-outsourcing-tenaga-kerja\/","title":{"rendered":"Biaya Outsourcing Tenaga Kerja: Komponen yang Wajib Dirinci"},"content":{"rendered":"

Penawaran jasa tenaga kerja atau outsourcing yang hanya mencantumkan satu angka per orang menyulitkan Anda membandingkan vendor dan mengecek tagihan. Biaya outsourcing tenaga kerja yang sehat bisa dibaca per baris: berapa yang menjadi hak pekerja, berapa untuk perlengkapan kerja, dan berapa biaya jasa vendor. Panduan ini merinci komponen yang perlu Anda minta tertulis sebelum menandatangani kontrak, untuk perusahaan di Jabodetabek, Cikarang, dan Karawang.<\/p>\n

\"Ringkasan<\/figure>\n

Kenapa satu angka per orang tidak cukup<\/h2>\n

Angka gabungan menyembunyikan pertanyaan penting. Apakah THR sudah dicadangkan atau akan ditagih terpisah menjelang hari raya? Apakah lembur termasuk, atau dihitung dari realisasi? Dua penawaran dengan angka mirip bisa berisi komponen yang sangat berbeda.<\/p>\n

Ada juga alasan kepatuhan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya<\/a> (Pasal 4) mewajibkan perjanjian alih daya memuat hak pekerja, paling sedikit upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, THR keagamaan, serta hak saat hubungan kerja berakhir. Hak itu menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya, tetapi perusahaan pemberi pekerjaan juga bertanggung jawab memastikan hak tersebut dipenuhi. Rincian biaya per komponen adalah cara paling praktis untuk memastikannya.<\/p>\n

Komponen yang menjadi hak pekerja<\/h2>\n

Kelompok ini biasanya porsi terbesar dan paling sering menjadi sumber selisih. Minta setiap baris berikut tertulis beserta dasar hitungnya.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Komponen<\/th>\nDasar hitung<\/th>\nYang perlu dicek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Upah pokok<\/td>\nMinimal upah minimum kabupaten\/kota tempat pekerja bertugas<\/td>\nUMK lokasi kerja yang dipakai, bukan lokasi kantor vendor<\/td>\n<\/tr>\n
Tunjangan<\/td>\nSesuai kesepakatan, misalnya transport, makan, atau shift malam<\/td>\nMana yang tetap, mana yang dibayar per hari hadir<\/td>\n<\/tr>\n
BPJS Ketenagakerjaan, porsi pemberi kerja<\/td>\nJHT 3,7%, JKM 0,3%, JP 2%, JKK 0,24\u20131,74% sesuai tingkat risiko<\/td>\nTingkat risiko JKK yang dipakai dan bukti kepesertaan setiap pekerja<\/td>\n<\/tr>\n
BPJS Kesehatan, porsi pemberi kerja<\/td>\n4% dari upah, dengan batas upah yang ditetapkan<\/td>\nBukti kepesertaan setiap pekerja<\/td>\n<\/tr>\n
THR keagamaan<\/td>\nSatu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan atau lebih; proporsional untuk masa kerja minimal satu bulan<\/td>\nDicadangkan per bulan atau ditagih sekaligus<\/td>\n<\/tr>\n
Uang kompensasi akhir PKWT<\/td>\nSesuai lama kontrak yang sudah dijalani<\/td>\nDicadangkan per bulan atau ditagih saat kontrak berakhir<\/td>\n<\/tr>\n
Upah lembur<\/td>\nDihitung dari upah per jam dan jam lembur nyata<\/td>\nDitagih terpisah, hanya untuk lembur yang disetujui<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n

Persentase iuran di atas bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan<\/a> dan panduan layanan BPJS Kesehatan<\/a>. Ketentuan THR mengikuti edaran THR 2026 Kementerian Ketenagakerjaan<\/a>, dan kewajiban uang kompensasi PKWT dijelaskan di JDIH Kemnaker<\/a>. Porsi iuran pekerja dipotong dari upah pekerja, jadi tidak semestinya muncul lagi sebagai baris tambahan di tagihan.<\/p>\n

Dua hal sering terlewat. Pertama, UMK berbeda antarkabupaten\/kota, sehingga pekerja di Jakarta, Cikarang, dan Karawang bisa punya dasar upah berbeda walau posisinya sama. Kedua, hak cuti tahunan: sepakati siapa yang menyediakan pengganti saat pekerja cuti dan bagaimana harinya ditagih.<\/p>\n

Komponen operasional dan perlengkapan kerja<\/h2>\n

Bagian ini tidak dibayarkan ke pekerja, tetapi menentukan apakah pekerja siap bekerja dengan aman sejak hari pertama.<\/p>\n